Ketua YLPK Jatim : Dibiayai APBN Kok Masih Narik Masyarakat

Pemohon SIM Baru Ditarik Biaya Tambahan

simulator simSaya termasuk orang yang kaget mendengar adanya tambahan biaya dalam penerapan simulator kemudi untuk ujian pemohon SIM ini.

Apalagi tambahan biaya itu tidak kecil. Tambahan Rp 50 ribu itu cukup besar. Coba bandingkan dengan biaya normal saat ini.

Sejauh ini, saya dan YLKI memang belum pernah menerima keluhan atau pengaduan masyarakat. Tapi saya kira ini? bukan pertanda masyarakat bisa menerima.

Fakta belum adanya pengaduan ini, saya kira, lebih dikarenakan masyarakat belum mengetahui.

Masyarakat belum menerima sosialisasi secara utuh. Maklum sosialisasi penerapan baru dilakukan sepotong, sebelum kemudian dihentikan.

Tambahan biaya itu mestinya tidak perlu dikenakan. Itu tidak sesuai dengan semangat reformasi. Termasuk juga semangat reformasi polisi.

Lagi pula driving simulator itu dibiayai negara. Tujuannya untuk memberikan layanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Masak sudah dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), kok masih menarik biaya dari masyarakat.
 
Saya berharap pemerintah merevisi aturan pembiayaan itu. Ke depan, sosialiasi sebaiknya bukan hanya bicara driving simulatornya.

Lebih dari itu polisi selaku pelaksana harus membuka rencana pungutan biaya ini. Penerimaan dari biaya uji simulator ini nominalnya dipastikan tidak sedikit.

Kalau Polri sebagai pengelola uang itu tidak terbuka, masyarakat akan semakin memandang sinis korp Bhayangkara.

Yang paling saya khawatirkan, pemerintah dan kepolisian tetap memaksakan pemberlakukan biaya.

saidsutomoIni bisa terjadi karena umumnya masyarakat tidak biasa melakukan protes secara terbuka.

Sebab masyarakat memang kerap dihadapkan pada kondisi, tidak ada pilihan. Satu sisi masyarakat keberatan. Tapi disisi lain masyarakat sangat membutuhkan, termasuk SIM karena berkaitan dengan kelancaran kerja dan aktivitas sehari-hari. Masyarakat kalau dikatakan mampu bayar ya pasti mampu. Tidak ada uang tetap diusahakan ada karena memang tidak punya pilihan.

Mau tidak mau ya harus ikut aturan. Kalau tidak, mereka berhadapan dengan sanksi, yang itu jauh lebih merepotkan.

Sumber : Surya Online