Layanan Online di Surabaya Harus Ramah untuk Semua, Bukan untuk Pencitraan

Pemkot Surabaya berupaya menyediakan layanan online dan layanan berbasis aplikasi adalah dalam rangka menjadikan kota ini Smart City.

Tidak saja, budaya birokrasi juga dipangkas, tapi kepuasan masyarakat yang menjadi titik tekannya.

Orang tidak lagi antre di loket-loket layanan demi mendapatkan dokumen kependudukan. Atau ada juga orangtua kalau mengetahui hasil belajar anak di sekolah hingga mendapatkan layanan Suroboyo Bus, cukup lewat HP.

Dengan layanan berbasis aplikasi, semua dipermudah dan durasi layanan makin cepat. Namun demikian, semua layanaan berbasis online itu harus ramah masyarakat.

“Belum semua warga Surabaya bisa online. Terutama warga sepuh. Mereka harus tetap terlayani secara baik,” kata Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, Said Sutomo, Senin (1/7/20/2019).

Kalaupun dibikin layanan berbasis aplikasi atau online maka harus bisa diterima semua kalangan masyarakat. Minimal harus dengan cara paling sederhana dan tidak menyulitkan bagi setiap pemohon.

Said mendasarkan pemikirannya itu sesuai UU 19/2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di dalamnya adalah layanan online atau layanan berbasis aplikasi yang saat ini sedang marak.

Dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Pemerintah harus memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Maka ketersediaan (availibility) dan keandalan (reliability) harus menjadi perhatian serius.

Jangan setelah beralih ke layanan online dan aplikasi menjadikan layanan tidak lebih baik. Misalnya pelayanan angkutan publik terutama Suroboyo Bus dan angkutan masal lainnya harus lebih baik dari yang ada selama ini.

Selain menyediakan layanan online dengan memantau posisi bus, namun yang lebih penting adalah masa tunggu dan keberangkatan bus. Bagaimana mau beralih ke angkutan masal Suroboyo Bus hanya karena layanan aplikasi. Tapi masa tunggu bus tetap lama.

Begitu juga ketersediaan armada juga harus diperhatikan untuk memangkas masa tunggu bus itu. Diakui bahwa layanan berbasis online memang menjadi penunjang utama dalam sistem layanan di era teknologi informasi seperti saat ini.

Said menyinggung era serba IT ini dengan ramalan tokoh Joyoboyo. Bahwa era saat ini IT menjadi gaya hidup. Pasar Ilang Kumandange, Tanpo Rupo Lan Tanpo Sworo. Artinya pasar kehilangan hiruk pikuknya, tidak butuh bentuk dan tidak butuh suara lag.

Jadi permintaan dan penawaran konvensional terhadap barang dan jasa sudah ditinggalkan oleh konsumen. Baik di bidang jasa transportasi maupun jasa layanan lain kepada masyarakat. Sebisa mungkin tidak saling bertemu.

Tuntutan layanan online sebenarnya juga untuk mengakomodasi ekspektasi konsumen pada umumnya. Yakni ketepatan, ketepatan biaya dan ketepatan standar mutu pelayanan. Kalau dalam hal layanan publik adalah kepuasan warga Suranaya mengakses layanan dengan cepat.

Said menyebut bahwa pelayanan Suroboyo Bus yang konon berbasis online saat ini dilihat masih belum massif diketahui publik.

“Coba tanya ke pelajar, mahasiswa dan para karyawan muda di kota Surabaya. Umumnya mereka belum tahu kalau permintaan dan penawaran tiketnya bisa secara online,” katanya.

Said juga menyayangkan kondisi tidak tersosialisasinya setiap layanan pemkot Surabaya itu dengan baik. Terutama di kalangan ASN di lingkungan Pemkot sendiri. Mereka belum banyak yang tahu sehingga Suroboyo Bus belum

Menjadi kebutuhan transportasi mereka.

Perlu upaya terus menerus untum mengedukasi masyarakat. Selain itu perlunya sosialisasi yang masif sehingga semua masyarakat paham. Kekuatan Kota Surabaya saat ini adalah pemkot punya perangkat dan staf hingga keluarahan. Harusnya sosialisasi bisa maksimal.

Said melihat masih banyak warga Surabaya merasa ketersediaan pelayanan berbasis online itu barang asing. Selama ini ketersediaan fasilitas teknologi itu banyak dipublikasikan untuk pencitraan bukan berbasis mencerdaskan masyarakat dan mengefektifkan pelayanan publik.

Utk mengecek tingkat pengetahuan fasilitas tersebut mudah dan efektif, Said meminta mengecek layanan yang sudah disediakan Pemkot itu kepada para Ketua RT. “Bagaimana tingkat pengetahuan dan penguasaan dan penggunaannya? Semua akan tercermin di sini,” kritik Said.

Sumber : Tribun