Tolak Kenaikan TDL Prabayar

No comment 83 views

Pemerintah berencana menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2012 sebesar 10-15 persen. Namun YLPK Jatim menyerukan kepada para pelanggan PLN Prabaya agar menolak rencana kenaikan TDL itu.

 

“Pelanggan Prabayar telah membantu menghapus beban biaya-biaya operasional transaksi Pascabayar yang selama ini membebani PLN. Selain itu PLN mendapat dana segar dari pelanggan Prabayar yang saat ini telah tercatat sekitar 1,6 juta lebih sebelum mereka mendapat kepastian kualitas pelayanan distribusi tenaga listrik”, kata Said Sutomo, Ketua YLPK Jatim,

 

Lagu lama isu kenaikan TDL ini adalah seiring dengan pengurangan subsidi yang menjadi target akan diturunkan secara perlahan. Diharapkan dengan pengurangan subsidi dan kenaikan TDL, beban pemerintah semakin berkurang.

 

‘’Kita ingin sampai 2014, subsidi listrik itu bisa menurun tajam. Karena kita ingin alihkan pada subsidi terarah pada yang membutuhkan,’’ kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Jumat (13/5). Namun menurut M. Said Sutomo, dengan makin maraknya minat masyarakat berlangganan listrik dengan sistem Prabayar alasan Pemerintah itu tidak relevan lagi
Alasan Pemerintah menaikkan TDL selalu klasik, yaitu beban subsidi tiap tahunnya terus naik. Tahun 2004, subsidi hanya sekitar Rp3 triliun dari anggaran. Namun hingga tahun 2011, anggaran untuk subsidi sudah mencapai Rp50 triliun lebih. Sementara penyalurannya dinilai tidak maksimal. Karena itu pemerintah akan menata ulang bentuk penyaluran subsidi yang benar.‘’Secara umum penyaluran subsidi harus ditata baik dan tidak boleh membengkak. Karena pengaruhnya pada anggaran,’’ kata Agus.

Sementara Kepala BKF Kemenkeu Bambang Brodjonegoro memprediksi, dengan kenaikan TDL 10-15 persen di 2012, maka anggaran yang bisa dihemat mencapai Rp15 triliun. Sedangkan total subsidi listrik bisa turun dibawah Rp30 triliun. ‘’Namun untuk subsidi BBM, kita belum ada opsi apapun,’’ kata Bambang. “Kontribusi pelanggan Prabayar PLN terhadap beban subsidi dengan perhitungan suku bunganya dibandingkan dengan pelanggan Pascabayar perlu dihitung juga”, timpal Said Sutomo.

Menteri Koordinator bidang kesejahteraan Hatta Rajasa memastikan bahwa semua rencana ini baru opsi awal pemerintah. Nantinya setiap usulan akan melalui mekanisme persetujuan di DPR RI. ‘’Pak Agus (Menkeu) menyampaikan, kira-kira inilah rencana yang akan dibahas. Hasilnya ya nanti setelah ada pembahasan. Percayalah, pemerintah tidak mengenal kata penghapusan subsidi. Jadi jangan khawatir, masyarakat kecil tetap akan mendapatkan subsidi,’’ jelas Hatta.

Diterangkan Hatta, dalam APBN anggaran untuk subsidi itu terbagi menjadi dua yakni subsidi energi dan non energi. Nilainya sekitar Rp200 triliun atau mendekati 20 persen dari keseluruhan APBN. ‘’Memang berat sekali, makanya itu perlu pengaturan. Sayang duit sebanyak Rp200 triliun bisa kita gunakan untuk bangun yang lain. Tapi yang penting, juga melihat dampak inflasi daya beli dan sebagainya,’’ kata Hatta.

Sumber : JPNN