Usul Kadin, Premium Rp 4.500, Solar Rp 4.300
JAKARTA – Beban hidup yang dipikul rakyat Indonesia bakal sedikit berkurang. Ini setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan harga bensin dan solar kembali turun pada 15 Januari mendatang. Merujuk usul Kadin, harga bensin atau premium diperkirakan menjadi Rp 4.500 per liter, sedangkan solar Rp 4.300 per liter. Saat ini harga bensin Rp 5.000 dan solar Rp 4.800 per liter.
”Insya Allah, 15 Januari turun. Tentu pemerintah berusaha mengurangi beban masyarakat sesuai perkembangan harga minyak dunia,” kata Jusuf Kalla dalam keterangan pers di Kantor Wakil Presiden kemarin (9/1).
Meski memastikan BBM turun, Wapres tidak bersedia menyebutkan nominal harga baru. Sebab, pengumuman akan dilakukan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ”Akan ada rapat untuk membahas (keputusan penurunan harga BBM) pada 12 Januari dan berlaku efektif pada 15 Januari. Kalau saya bilang sekarang, itu sudah pengumuman namanya,” elaknya.
Menurut dia, penentuan harga BBM dipengaruhi tiga faktor. Yakni, harga minyak mentah internasional, nilai tukar rupiah terhadap USD, dan besaran subsidi BBM dalam APBN 2009 yang turun dari Rp 160 triliun menjadi Rp 80 triliun.
”Boleh saja harga minyak dunia sama-sama USD 50 per barel. Tapi, nilai tukar tak sama, harga BBM berbeda. Harga minyak USD 50 dikalikan kurs Rp 9.300 kan beda dengan USD 50 dikalikan Rp 11 ribu,” terangnya.
Selain memberikan insentif langsung kepada masyarakat, penurunan harga BBM juga ditujukan untuk menggerakkan perekonomian. Karena itu, pemerintah mengharapkan efek lanjutan pada penurunan biaya transportasi, harga jual produk, dan peningkatan konsumsi masyarakat.
”Transportasi kita sudah sangat murah. Naik kereta dari Purwakarta ke Jakarta hanya Rp 1.700. Tidak ada negara lain di dunia ini yang transportasinya semurah itu,” katanya. Kendati demikian, Wapres mengakui penurunan tarif angkutan kota terlambat mengikuti harga BBM. Karena itu, pemerintah meminta Organda menurunkan tarif angkutan di perkotaan.
Menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah wilayah, Wapres menilai kondisi tersebut disebabkan perubahan sistem pemesanan melalui bank yang dimulai bertepatan dengan libur panjang. Faktor lain adalah pertumbuhan pesat jumlah kendaraan sepanjang 2008. Akibat pertumbuhan ekonomi 6,4 persen, dalam setahun mobil bertambah 550 ribu unit dan motor enam juta unit. ”Belum pernah terjadi dalam sejarah. Bayangkan, mobil dan motor itu perlu bensin semua. Itu yang menyebabkan lonjakan permintaan (BBM) 10 persen per tahun,” tuturnya.
Berdasar pemaparan direksi Pertamina, tambahnya, tidak ada kelangkaan stok. Stok bensin dan solar mencapai 22 hari, bahkan minyak tanah 33 hari. ”Kalau terjadi antrean panjang di SPBU, itu akibat terlalu banyaknya kendaraan. Jumlah SPBU lebih dari 4.500, kita negara kepulauan. Jadi, banyak kendala transportasi. Asal stok cukup, kelangkaan kadang terjadi, tapi segera stabil,” jelasnya.
Pertamina sendiri bersiaga meyiapkan alur distribusi pasokan BBM sebelum harga turun. ”Pertamina akan memantau agar stok di depo cukup untuk memenuhi kebutuhan ke SPBU-SPBU,” ujar Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Ahmad Faisal kemarin. Selain itu, Pertamina juga tidak akan menurunkan volume BBM. ”Kami meminta general manager di unit pemasaran (UPms) I sampai VII tidak menurunkan volume BBM. Ini untuk menghindari kelangkaan saat terjadi penurunan harga,” tegasnya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) M.S. Hidayat mengatakan, pihaknya termasuk yang ikut mengusulkan untuk menurunkan harga BBM Rp 500 per liter untuk jenis premium dan solar. ”Dengan turun Rp 500 per liter, kemungkinan ada penurunan tarif angkutan umum dan barang,” ujar Hidayat.
Dalam asumsi Kadin, jika bensin dan solar turun Rp 500, tarif angkutan umum bisa turun 10 persen. Harga kebutuhan pokok pun bisa turun di kisaran 10 persen. ”Selain tarif dan barang, penurunan BBM bisa berdampak kepada penurunan kebutuhan pokok, terutama minyak goreng,” jelasnya.
Selain itu, Kadin juga mengusulkan kepada presiden agar ada larangan melakukan transaksi dalam negeri menggunakan dolar AS. ”Sekarang marak di pelabuhan, transaksi dilakukan dengan mata uang dolar. Dalam situasi seperti ini, (itu) patut dilarang,” katanya. Bagaimana respons presiden? Menurut Hidayat, presiden setuju atas usul tersebut. Langkah itu bisa dimulai dari BUMN.
Angkutan Turun 10 Persen
Plt Menko Perekonomian yang juga Menkeu Sri Mulyani Indrawati berharap penurunan harga BBM makin melandaikan inflasi. ”Ini bisa menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi beban produksi. Dengan begitu, perusahaan bisa survive, daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya kemarin. Terjaganya daya beli diharapkan menopang pertumbuhan konsumsi. Dengan begitu, momentum pertumbuhan ekonomi antara 4,5 persen hingga 5 persen bisa tercapai.
Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menambahkan, tarif angkutan umum diprediksi bisa turun 10 persen jika harga premium dan solar dikoreksi. Dia mengaku telah diundang Presiden SBY untuk membahas dan mengkaji penurunan harga BBM dan eksesnya terhadap tarif angkutan.
Terkait penurunan harga BBM sebelumnya, Dephub telah mengumumkan penurunan tarif angkutan secara nasional 5,22 persen. Baik untuk antarkota antarprovinsi (AKAP), antarkota dalam provinsi (AKDP), maupun angkutan kota (angkot) yang diberlakukan awal Januari 2009. Namun, hingga memasuki pekan kedua Januari, pengusaha angkutan umum masih memberlakukan tarif lama. “Mungkin, mereka baru menurunkan kalau harga BBM turun lagi,” ujarnya setelah salat Jumat di kantornya kemarin.
Menurut Menhub, ada sejumlah faktor yang menghambat penurunan tarif angkutan umum. Faktor-faktor tersebut membuat penurunan harga BBM belum bisa menjadi pendorong. Salah satunya, mengenai mahalnya harga suku cadang kendaraan. ”Seperti ban, harga produksi dalam negeri lebih mahal daripada impor. Padahal, ban adalah salah satu suku cadang yang paling sering diganti,” tukasnya.
Dia menyebut, biaya operasional yang harus ditanggung pengusaha angkutan umum di luar pembelian BBM masih tinggi. Menyikapi kondisi itu, pemerintah meminta Kadin melobi produsen suku cadang dalam negeri dan mencari instrumen yang tepat untuk menurunkan harga suku cadang. Selain masalah suku cadang, pengusaha angkutan yang tidak mau menurunkan setoran harian yang dibebankan kepada pengemudi juga memberi pengaruh dalam upaya menurunkan tarif.
Krena itu, pemerintah daerah diminta aktif melakukan pendekatan kepada pengusahan angkutan tersebut. ”Beberapa daerah sudah tanggap,” puji Menhub. Untuk angkutan bus AKAP, tarifnya memang bisa langsung turun karena di bawah koordinasi Ditjen Perhubungan Darat. Sedangkan tarif AKDP diatur gubernur, wali kota, dan bupati di tiap daerah. ”Yang sukar memang angkot karena pengaruh Organda kecil.”
Sumber : Jawa Pos
