Pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, bahwa, pembocoran soal debat, karena tidak ingin ada pasangan calon yang dipermalukan, dinilai tidak masuk akal. Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Jatim, Said Sutomo menganggap aneh.
“Justru sebaliknya, dibocorkan ini jadi memalukan. Jangan punya asumsi capres-cawapres itu seperti anak kecil. Saya heran dengan cara berpikir KPU. Ini mempertaruhkan masa depan bangsa dan negara,” tegas Said Sutomo kepada duta.co Selasa (8/1/2019).
Seperti disampaikan Arief Budiman saat menanggapi gagalnya penyampaian visi-misi dan bocoran kisi-kisi debat yang diberikan kepada kedua pasangan capres-cawapres, bahwa, semua itu dilakukan untuk menjaga martabat.
“Kami ingin menjaga martabat masing-masing paslon dengan cara menghindari pertanyaan teknis yang sifatnya menjatuhkan paslon,” tegas Arief.
Akhirnya KPU bersama tim sukses Jokowi-Ma’ruf Amin dan tim sukses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepakat memberikan kisi-kisi pertanyaan debat kepada dua pasangan calon kepala negara tersebut.
Arief juga menceritakan, derasnya kabar bocoran pertanyaan itu tidak hanya menyudutkan pasangan calon, tetapi juga lembaganya sebagai penyelenggara. Apalagi sebelumnya, gagal penyampaikan visi-misi oleh pasangan calon, gegara Tim Jokowi ngotot visi-misi cukup disampaikan Tim Pemenangan, sementara Tim Prabowo-Sandi menginginkan yang bersangkutan.
Melihat kenyataan ini, YLPK khawatir kualitas Pilpres semakin amburadul. Untuk itu, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan kebijakan ini masuk ranah rukum.
“Kita sedang kaji, ini sangat merugikan bagi rakyat. YLPK juga kelompok masyarakat yang punya hak pilih, kita ingin Pilpres 2019 lebih berkualitas. Kalau ada bocoran soal, bisa-bisa jadi bahan ejekan anak-anak sekolah,” jelasnya.
Mantan Komisioner KPU Geleng Kepala
Sementara mantan komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay mengaku sedih dan geleng-geleng kepala, melihat lembaga penyelenggara itu kini jadi bulan-bulanan. KPU menjadi sasaran kekecewaan sejumlah pihak. Paling menyedihkan, kesan yang muncul bahwa lembaga itu tidak independen lagi.
“Melihat sisi pasar dan masyarakat, dari sisi pemilih saya kira tidak pas, bagaimana respons semua kelihatan kecewa ya, tidak setuju bahkan agak kasar menuduh KPU tidak netral, KPU aneh, dan seterusnya,” kata Hadar, Senin (7/1/2019)
Lebih lanjut, Hadar juga menyebut KPU sebelumnya tidak pernah memberikan usulan pertanyaan diberitahu sebelum debat. Sebab, pemilih tidak bisa membedakan kelebihan dan kekurangan capres-cawapres bila pertanyaan debat sudah diberitahu sebelumnya.
“Belum pernah memberikan kisi-kisi sebelum debat, dan tidak pernah ada dipikiran kami. Kalau dulu ada yang mengusulkan itu, tidak kami izinkan. Ya namanya kita sedang membuat format debat, dimana akan bisa melihat perbedaan mereka, ya tidak kami kasih tahu dong. Jangankan pertanyaan, kisi-kisi tidak kami berikan,” jelas Hadar.
“Jadi saya melihat ini kok tidak pas, kok sampai diubah seperti ini menjadi pertanyaan saya. Tapi mereka punya otoritas terutama KPU, cuma agak melihat respon masyarakat berita ini, sayang sekali KPU dinilai negatif dikaitkan paslon tidak mahir menjawab seolah-olah melindungi paslon, kan jadi rusak ada gagasan lain itu,” lanjut dia.
Ia mencontohkan debat capres Amerika Serikat antara Donald Trump dengan Hillary Clinton. Ketika itu, para capres tersebut tidak semua menjawab pertanyaan yang diajukan moderator.
“Di Amerika ada kajian soal debat, capres Clinton dan Trump, debat mereka dinilai hanya sebagian kecil, banyak pertanyaan moderator tidak sepenuhnya dijawab capres ini. Ya memang begitu, sulit kalau kita berharap mereka menjawab seperti diminta moderator karena mereka punya pandangan sendiri, jawaban sendiri yang mereka anggap penting, ini agar publik menarik. Jadi biarkan publik menilai sendiri,” tutur Hadar.
Mantan komisioner KPU RI lainnya, Ferry Kurnia Rizkiyansyah punya pendapat senada.
“Ya menurut saya tidak pas lah, kalau misalnya kisi-kisi disampaikan ke paslon sebelumnya. Lebih baik didalami, kan tema general sudah dipahami dan diketahui, nanti tinggal moderator yang akan mengolah menjadi pertanyaan dari kisi-kisi yang dikasih panelis. Itu mekanismenya,” ujar Ferry Kurnia.
Peneliti senior Pusat Penelitian Politik-LIPI Siti Zuhro menilai, ada kisi-kisi bakal membuat publik tak antusias. “Ini juga akan menimbulkan publik tak antusias lagi karena pertanyaan debat sudah dikirim duluan,” kata Siti.
“Animo publik akan berkurang dengan model kisi-kisi yang diberikan lebih dulu ke para paslon. Publik bisa jadi merasa tak ada yang baru dengan debat pilpres,” jelasnya seperti dikutip dari detikcom.
sumber berita : DUTA
