Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mendorong Bank Indonesia untuk menindak tegas bank-bank yang menawarkan Kredit Tanpa Agunan tidak sesuai etika masyarakat. Jika perlu, teguran ini bisa direalisasikan dalam perbaikan Peraturan Bank Indonesia.
“Kita mendorong Bank Indonesia untuk menertibkan marketing bank yang tidak sesuai prinsip pemasaran bank,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo, hari ini.
Sudaryatmo memahami BI tidak bisa menekan perusahaan outsourcing tersebut, namun bank sentral bisa menekan bank yang bersangkutan. “Kalau itu sepengetahuan bank, bank harus bertanggung jawab,” katanya.
Selain itu, perlu ada perbaikan regulasi perbankan soal ini. Harus ada aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan tenaga pemasaran.
Sementara itu, Anggota Pengurus Harian YLKI Huzna Zahir menyatakan, perlu ada kebijakan yang tegas untuk menindak praktik-praktik marketing perbankan yang nakal ini. Sebab, ini menyangkut data pribadi nasabah.
Hingga saat ini, yang bisa dilakukan YLKI adalah melakukan mediasi. Dalam hal ini, tetap Bank Indonesia yang berperan penuh menindak perbankan.
Dalam penyusunan PBI tersebut, YLKI meminta konsumen dilibatkan. “Kita juga mengkritik pembuatan PBI, tdk pernah melibatkan konsumen. Hanya BI dan industri,” katanya.
Sebelumnya, penawaran kredit tanpa agunan di Bank Indonesia mencapai 11.515 diadukan. Penawaran lewat pesan singkat ini dianggap melanggar etika karena diduga membocorkan data nasabah.
BI telah bekerjasama dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Hasilnya empat operator selular siap memblokir pesan sampah ini.
Sumber : Tempointeraktif
