Kenaikan tarif kereta api ekonomi bersubsidi mulai 1 April 2015 masih disoal. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) JawaTimur menilai alasan kenaikan tarif belum bisa diterima. Argumen PT KAI yang dijadikan alasan tidak sesuai dengan kondisi faktual. Apalagi, masyarakat baru merasakan penurunan tarif pada 1 Maret lalu.
Ketua YLPK Jatim Said Sutomo menjelaskan, perhitungan tarif bergantung pada volume atau daya angkut penumpang. Bukan menghitung naik turun penumpang di setiap stasiun. Selain itu, infrastruktur jalur kereta yang sekarang masih termasuk anyar. Dengan demikian, sejatinya tinggal menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
”Pemerintahansekarangsudahtinggalenaknya.Kalaumemimpindenganmenaikkantarif, semua orang bisa,” kritik Said kemarin (9/3). Diamembandingkandengankebijakansatutiketsatukursi yang dicetuskanpemerintahansebelumnya.Kebijakantersebutterbuktimengurangipenumpangkereta yang tidakkebagiankursi.
Dengan tarif terjangkau, KAI justru mendapat banyak keuntungan karena melalui reservasi konsumen yang inden tiket, uang kontan masuk duluan. Dia menjelaskan, pemerintah bertanggungjawab menyediakan kereta angkutan masal bertarif murah. Salah satunya berupa pelayanan prima melalui public service obligation.
Menurutdia, moda kereta bisa mengubah perilaku masyarakat pengguna angkutan pribadi beralih ke angkutan kereta. ”Tinggal manajemen KAI apakah mampu memberikan layanan yang melebihi kendaraan pribadi dalam ketepatan waktu, biaya, dan mutu pelayanannya,” jelas Said.
ManajerKomunikasi Perusahaan PT KAI Daop 8 Surabaya Sumarsono tidak menepis banyak faktor penyebab tari fterkerek naik. Antara lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kurs USD terhadap rupiah. Di satusisi, KAI masih mengimpor mayoritas suku cadang lokomotif dan kereta.
Faktor lain, perubahan pedoman perhitungan tarif dari Peraturan Menteri (PM) Nomor 28 Tahun 2012 menjadi PM Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan Margin Perhitungan Biaya Operasional KA Ekonomi dari 8 Persen menjadi 10 Persen. ”Banyak penyebab dan kami satu komando dari direksi,” jawabSumarsono.
Sumber: Jawapos
