
SURABAYA – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya resmi menjatuhkan sanksi hukum yang menghebohkan jagat penerbangan internasional. Lembaga kuasi-peradilan tersebut mewajibkan maskapai global Qatar Airways membayar ganti rugi sebesar Rp206.401.507,38 kepada konsumen asal Surabaya. Keputusan tegas ini keluar menyusul kelalaian fatal pihak maskapai yang menghilangkan empat buah koper bagasi milik penumpang selama liburan di Madrid, Spanyol. Kasus pelik ini mencuat ke permukaan dan menjadi preseden penting dalam penegakan perlindungan konsumen penerbangan di Indonesia.
Sidang arbitrase yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ernawati Setyadewi, S.Si., M.HP. bersama anggota majelis Sahrur Romadhona, S.H., M.H. dan Mukharrom Hadi Kusumo, S.H., M.H. ini merumuskan keputusan final pada Jumat, 11 September 2026. Majelis hakim menilai maskapai asal Qatar tersebut terbukti melanggar hukum perlindungan konsumen nasional. Selain itu, putusan monumental ini sejalan secara linier dengan arahan strategis pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional (Stranas) Perlindungan Konsumen. Bravo BPSK Kota Surabaya yang berani berdiri tegak membela hak warga negara.
Kronologi Kasus Koper Hilang dan Gugatan Konsumen
Perkara bermula ketika pasangan suami-istri Sdr. Djajanto Irawan dan Sdri. Fanny Gondo membeli tiket penerbangan melalui agen perjalanan resmi Golden Rama di Jakarta. Mereka merencanakan perjalanan wisata impian ke Eropa, khususnya Kota Madrid. Namun, petaka menimpa setibanya rombongan di Bandara Madrid pada tanggal 19 Desember 2025. Koper bagasi tercatat (checked baggage) milik mereka tidak kunjung keluar di konveyor klaim bagasi akibat kekacauan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan transit.
Pihak maskapai gagal menyerahkan barang-barang pribadi tersebut sepanjang rentang waktu liburan di Spanyol. Penumpang terpaksa menjalani hari-hari tanpa pakaian layak dan barang esensial hingga menjelang kepulangan mereka ke tanah air pada tanggal 4 Januari 2026. Pihak maskapai baru menyerahkan koper tersebut menjelang detik-detik kepulangan di hotel tempat mereka menginap di Madrid. Akibat insiden mengecewakan ini, para korban mengalami kerugian materiel yang sangat masif karena harus membeli pakaian dan kebutuhan mendesak secara mandiri di luar negeri.
Para korban melayangkan pengaduan resmi ke Sekretariat BPSK Kota Surabaya pada 22 Juli 2026 setelah upaya komunikasi damai menemui jalan buntu. Mereka menuntut ganti rugi total senilai Rp500.000.000 atas penderitaan dan kerugian yang diderita selama di Eropa. Persidangan bergulir secara maraton melalui tiga kali agenda sidang resmi dengan menghadirkan para pihak secara hybrid. Konsumen hadir didampingi bukti-bukti otentik berupa tiket, paspor, kartu keluarga, laporan kepolisian nomor 297/26 tertanggal 5 Januari 2026 di Bandara Madrid, hingga nota pembelian darurat.
Di sisi lain, pihak Qatar Airways menghadirkan tim kuasa hukum handal, yakni Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H. bersama jajaran manajemen operasional bandara. Dalam persidangan, maskapai berdalih merujuk pada regulasi konvensi internasional penerbangan. Kendati demikian, majelis hakim menolak mentah-mentah argumen sepihak tersebut. Majelis menegaskan bahwa konvensi internasional tertentu kurang tepat apabila mengesampingkan kedaulatan hukum perlindungan konsumen domestik.
Pertimbangan Hukum dan Penolakan Pihak Maskapai
Majelis BPSK Kota Surabaya menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha wajib memberikan pelayanan yang jujur, aman, dan bertanggung jawab. Pasal 4 huruf h undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau penggantian apabila barang maupun jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal. Selain itu, Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut hak melalui BPSK apabila pelaku usaha menolak memberikan ganti rugi.
Berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa koper penumpang berada dalam status tidak diserahkan oleh maskapai selama kurang lebih dua pekan penuh di Madrid. Dokumen Conditions of Carriage milik Qatar Airways sendiri sebenarnya mengakui adanya kewajiban tanggung jawab atas keterlambatan atau kehilangan bagasi. Oleh karena itu, majelis menyimpulkan bahwa unsur kelalaian korporasi penerbangan internasional ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum perlindungan konsumen.
Majelis hakim akhirnya mengetok palu sidang arbitrase dengan mengabulkan tuntutan konsumen secara terukur. Qatar Airways dijatuhi sanksi kewajiban membayar uang penggantian pengeluaran konsumen sebesar Rp206.401.507,38. Pembayaran ganti rugi tersebut wajib dilunasi oleh pihak maskapai paling lambat dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan resmi dibacakan di hadapan para pihak.
Namun, drama hukum ini belum sepenuhnya usai di tingkat daerah. Menanggapi kekalahan telak tersebut, kuasa hukum Qatar Airways, Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H., secara tegas menyatakan sikap menolak putusan BPSK tersebut. Pihak maskapai memilih menggunakan hak hukum lanjutan dengan melayangkan memori keberatan secara resmi kepada Pengadilan Negeri dalam rentang waktu 14 hari kerja sejak penandatanganan berita acara penolakan. Publik kini menanti kelanjutan pertarungan hukum di ranah peradilan umum untuk membuktikan sejauh mana komitmen perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia ditegakkan terhadap korporasi multinasional raksasa.
Kasus monumental ini memberikan pelajaran berharga bagi industri penerbangan komersial global untuk senantiasa mematuhi standar pelayanan prima dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara Indonesia sebagai konsumen pengguna jasa transportasi udara.




