Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa-Timur (YLPK Jatim) mengusulkan ke Pemerintah (Kemenhub RI) agar masyarakat yang bersertifikat vaksin 2 X diberikan hukum ‘sunnah’
Hari Konsumen Nasional, 3 Pilar Advokasi Perlindungan Konsumen
Setiap bulan Maret biasanya diperingati Hari Konsumen Nasional (HARKONAS). Masyarakat pada umum adalah Konsumen karena sebagai komunal orang atau orang perseorangan memiliki
Ini Bikin Orang Kapok! Satu Hari, Ketua YLPK Jatim Dua Kali Rapid Test, Hasilnya Berbeda
Aneh! Tapi nyata. Inilah yang dialami Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, Drs Muhammad Said Sutomo. Dalam sehari dia melakukan rapid
YLPK Jatim: Kaji Ulang GeNose Test Di Stasiun
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang tes Covid-19 menggunakan GeNose di stasiun kereta api. Kurang akuratnya hasil
YLPK Jatim Menyoal Jaminan Pemerintah Terhadap Konsumen pasca Divaksin
Vaksinasi Covid-19 secara nasional hari ini, Rabu (13/1/2021) resmi dimulai. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapat suntikan vaksin
Rekap Pengaduan YLPK Jatim Tahun 2020
[pdf-embedder url=”http://ylpkjatim.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Rekap-Pengaduan-2020.pdf” title=”Rekap Pengaduan 2020″]
Vaksin Sinovac Datang, Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Semakin Dibutuhkan
Sebanyak 1,2 juta Covid-19 Sinovac telah tiba di Indonesia. Dengan datangnya vaksin Covid-19 ini pemerintah tinggal menunggu hasil evaluasi Badan Pengawas Obat
Yurisprudensi di Hari Konsumen Nasional : Konsumen Wanprestasi, PT Pakuwon Jati Dihukum MA RI Mengembalikan Uang Konsumen
Angin segar kepastian hukum perlindungan konsumen perumahan maupun apartemen di saat pemerintah memperingati Hari Konsumen Nasional, Kamis, 12 November 2020. Perkara Kasasi
Gubernur Jatim Berharap IKK Membaik, YLPK Jatim: Akses Penyelesaian Sengketa Konsumen Harus Diperkuat
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan 36 orang Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Jawa Timur pada tanggal 22-23 Oktober
Undang-Undang Cipta Kerja Tak Cocok Diterapkan Di Negara Berideologi Pancasila dan UUD 1945
Kajian Kelembagaan pelaku usaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagi Perlindungan Konsumen. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja hanya bisa diterapkan di negara yang berideologi sosialis.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- …
- 19
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.