Muhammad Said Sutomo Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur di kantor YLPK Jatim, Surabaya, pada Kamis (12/3/2020). Foto: Baskoro suarasurabaya.net
Tiga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) siap bertanding dalam Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sudah lebih dulu mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mendaftar ke KPU di hari terakhir, Rabu (25/10/2023).
Masyarakat, termasuk kalangan pengusaha, mengharapkan para capres-cawapres mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan rakyatnya sejahtera adil dan makmur. Karena itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengharap setiap kandidat capres dan cawapres dapat menghadirkan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, inklusif, dan adaptif.
Sedang Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, M. Said Sutomo, berharap calon presiden bersama cawapresnya mampu mengembangkan potensi negara khususnya sebagai negara agraris di bidang pertanian dan perikanan laut atau kemaritiman.
“Sehingga negara mampu memfasilitasi rakyat pedesaan, kepulauan terpencil, untuk mengembangkan sektor ekonomi pertanian dan nelayannya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang diamanatkan di Pasal 40 ayat (1) UU ITE yang telah diundangkan sejak tahun 2008, namun sampai sekarang tahun 2023 tidak jalan sama sekali untuk pengembangan perdagangan secara konvensional maupun perdagangan Sistem Elektronik (PSE) di pedesaan dan kepulauan nelayan,” katanya kepada DutaIndonesia.com dan Global News, Rabu (25/10/2023).
Said Sutomo yang mantan anggota Komisi Kerjasama dan Kelembagaan Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) RI ini meminta agar capres dan cawapres mengubah desa atau kepulauan terpencil menjadi pusat ekonomi perdagangan sesuai dengan potensi ekonomi lingkungannya. Tujuannya agar bangsa dan rakyat Indonesia bisa menjadi tuan di negaranya sendiri. Selain itu juga azas kesetaraan rakyat Indonesia tidak menjadi jargon semata tapi benar-benar menjadi realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Dengan demikian arah perubahan dan hasilnya dapat dinikmati langsung oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Seperti diketahui janji politik capres Prabowo Subianto dengan program Rp1 miliar per desa sempat disinggung lagi di depan 2 ribuan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel 5 Agustus 2023 lalu.
Program Rp1 miliar per desa itu merupakan janji politik Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Prabowo berbicara soal perjuangannya menaikkan dana desa menjadi Rp 1 miliar. Perjuangan itu, kata Prabowo, telah berlangsung sejak 2009 hingga akhirnya 2013.
Sedang Ganjar Pranowo menyatakan pentingnya kepercayaan kepada pemerintah desa dalam upaya mengembangkan desa menjadi pusat inovasi yang sesuai dengan karakteristiknya. Ganjar menganggap bahwa kunci utama untuk mendorong kemajuan desa adalah memberikan kepercayaan kepada kepala desa (kades) dan pemerintah desa dalam menyusun program kerja, termasuk dalam mengelola dana desa.
“Yang perlu diberikan oleh negara ini kepada desa adalah trust (kepercayaan). Kasih itu pada kades (kepala desa), trust. Ketika trust, maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak, apalagi kalau itu soal anggaran dana desa,” kata Ganjar di kampus UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (19/9/2023) malam.
Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar juga memiliki janji ekonomi, mulai dari pendidikan, kesehatan, energi, kesetaraan harga pangan hingga peningkatan dana desa. Thomas Lembong Tim Ahli Ekonomi Anies Baswedan mengatakan prioritas ekonomi Anies-Muhaimin adalah pemerataan. Angka pertumbuhan ekonomi tinggi disebut tidak menggambarkan kesejahteraan. Thomas juga menyebut Anies akan fokus pada reindustrialisasi yang mengarah padat karya dan urbanisasi.
Senada dengan hal tersebut, Dita Indah Sari Ketua DPP PKB mengatakan ketimpangan desa dan kota menjadi fokus pasangan Anies-Muhaimin. Melalui peningkatan dana desa, diharapkan mampu mengatasi ketimpangan tersebut.
Harapan Pengusaha
Sementara Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dunia usaha berharap setiap kandidat capres dan cawapres dapat menghadirkan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, inklusif, adaptif, agar dapat meningkatkan kepercayaan Indonesia di mata internasional.
Dikutip dari Antara, Rabu (25/10/2023), Shinta juga berharap ketiga pasang calon bisa mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan SDM dan inovasi guna mendorong Indonesia lebih kompetitif dan berdaya saing.
Ketiga pasang calon juga diharapkan mampu memimpin Indonesia secara strategis untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) untuk mempercepat target menjadi negara maju.
“Dan melanjutkan kebijakan ekonomi yang lebih baik, terutama reformasi struktural untuk menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif serta menerapkan good regulatory practices dalam seluruh proses pembuatan kebijakan ekonomi,” katanya.
Shinta meminta setiap paslon dapat melanjutkan reformasi birokrasi sebagai implementasi good governance terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. “Serta menjaga konsistensi keamanan dan stabilitas politik,” katanya.
Lantas, siapa yang menjadi pilihan pengusaha? Shinta mengatakan pihaknya akan mempelajari dengan seksama terkait visi misi dan program kerja seluruh capres dan cawapres untuk menentukan pilihan. “Periode kampanye menjadi krusial bagi kita semua sebagai proses seluruh lapisan masyarakat termasuk pengusaha, untuk mempelajari dan menelisik dengan seksama visi, misi, kebijakan, hingga strategi seluruh calon pemimpin bangsa ini,” katanya.
Menurut Shinta, pemimpin Indonesia ke depan akan menentukan nasib Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi 10 tahun ke depan sebagai modal pembangunan. Dengan begitu, Indonesia bisa keluar dari middle income trap untuk mempercepat target menjadi negara maju.
Senada disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang. Sarman masih menunggu capres dan cawapres menyampaikan visi misi dan gagasannya di bidang ekonomi. Termasuk strategi mengelola ekonomi di tengah berbagai perang seperti di Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina.
“Kalau dunia usaha melihat siapa yang paling layak, tentu kita akan menunggu kira-kira pasangan mana yang betul-betul bisa memberikan suatu strategi dan visi bagaimana ekonomi kita ke depan dan bagaimana strategi menghadapi tantangan ekonomi global dalam negeri baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang,” tutur Sarman.
Selain itu, Sarman juga menunggu keberlanjutan apa saja yang akan diteruskan capres dan cawapres untuk target menuju Indonesia Emas 2045. Seperti pembangunan infrastruktur yang merata, pembangunan IKN Nusantara, hilirisasi, ketahanan pangan, pembinaan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia, serta membuat iklim ketenagakerjaan dengan hubungan industrial yang baik.
“Fundamental ekonomi yang sudah ditanamkan dan sudah dirancang saat ini, itu harus ada keberlanjutan dan kesinambungan. Hal-hal seperti itu perlu komitmen yang kita tunggu dari calon-calon presiden ke depan,” ucapnya.
Tidak kalah penting bagaimana tahapan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan investasi. “Bagaimana para tim sukses mampu menciptakan suasana politik yang aman, nyaman, tidak gaduh, mengedepankan visi misi, tidak membuat gesekan-gesekan yang mengganggu stabilitas nasional kita yang nantinya akan mempengaruhi ekonomi kita. Biarlah tahapan Pemilu ini berjalan dengan baik, aman, nyaman, tertib, tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan investasi kita,” tandasnya.
Sumber : Duta Indonesia
