Surabaya – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK Jatim) menyerukan kewaspadaan tinggi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mereka menyoroti kemunculan kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa sekolah akibat konsumsi makanan tersebut.
Ketua YLPK Jatim, Muhammad Said Sutomo, melontarkan kritik keras dan menyindir kepanjangan MBG menjadi “Makan Beracun Gratis”. Pihaknya mengingatkan seluruh siswa agar menghindari makanan tersebut apabila keamanan serta kelayakannya belum dapat dipastikan secara jelas.
“YLPK Jatim menyerukan kewaspadaan agar kasus anak-anak sekolah yang keracunan tidak terus berkembang. MBG jangan sampai dipelesetkan menjadi Makan Beracun Gratis. Karena itu, sebaiknya jangan dikonsumsi jika keamanan dan kelayakan makanannya belum terjamin,” tegas Muhammad Said Sutomo, Kamis (29/10/2026).
Desakan Pemanfaatan Teknologi Barcode
Said Sutomo menilai bahwa pemerintah semestinya mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menjamin keamanan pangan para penerima manfaat. Oleh sebab itu, pihaknya mendorong penyediaan sistem informasi kesehatan makanan yang mudah diakses oleh siswa.
Pemerintah sebenarnya memiliki kewajiban memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 40 ayat (1). Namun, YLPK Jatim mempertanyakan mengapa instansi terkait belum menghadirkan sistem kode batang atau barcode makanan.
“Masak pemerintah tidak mampu memfasilitasi sistem informasi tentang kelayakan atau kesehatan konsumsi MBG melalui barcode yang bisa diakses anak-anak sekolah? Padahal, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi salah satu sarana untuk membantu memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi,” ujarnya.
Keberadaan barcode tersebut berfungsi sebagai instrumen penting guna meningkatkan transparansi serta pengawasan distribusi makanan program nasional ini. Kendati demikian, masyarakat membutuhkan acuan valid untuk memverifikasi kelayakan konsumsi sebelum menerima asupan gizi harian.
Pemerintah tidak boleh sekadar memastikan ketersediaan porsi makanan bagi anak-anak sekolah tanpa menguji higienitasnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, YLPK Jatim terus mendesak penguatan pengawasan ketat agar program pemenuhan gizi tidak memicu masalah kesehatan baru.
YLPK Jatim pun mendorong pemerintah agar memperkuat sistem pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk melindungi hak konsumen, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat MBG.
Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pemenuhan gizi tidak menimbulkan persoalan baru bagi kesehatan masyarakat. Jaminan keamanan makanan harus menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam menjalankan program MBG.
