Upaya pengendalian wabah Covid-19 terus dilakukan. Salah satunya dengan instrumen vaksinasi bagi masyarakat. Namun upaya pengendalian itu akan terancam gagal jika pemerintah
Pengesahan Konvensi Rotterdam Tidak Melarang YLPK Jatim: Sebagai Penengah, Pemerintah Juga
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: Krisotil Bahan
Lagi-lagi Produk Makanan Olahan Mengandung BaYLPK Jatim: Asbes Putih Chrysotile Aman, Tak YLPK Jatim
Yurisprudensi di Hari Konsumen Nasional : Konsumen Wanprestasi, PT Pakuwon Jati Dihukum MA RI Mengembalikan Uang Konsumen
Angin segar kepastian hukum perlindungan konsumen perumahan maupun apartemen di saat pemerintah memperingati Hari Konsumen Nasional, Kamis, 12 November 2020. Perkara Kasasi
Gubernur Jatim Berharap IKK Membaik, YLPK Jatim: Akses Penyelesaian Sengketa Konsumen Harus Diperkuat
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan 36 orang Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Jawa Timur pada tanggal 22-23 Oktober
Siaran Pers:YLKI APRESIASI RENCANA KENAIKAN CUKAI ROKOK pada 2021
Terbetik wacana kuat bahwa pemerintau via Menteri Keuangan akan menaikkan cukai rokok pada 2021, antara 17-19 persen. Terhadap wacana itu YLKI sangat
Pak Menkes di mana?
Halo? Pak Menkes di mana ya? @kemenkes_ri — Kami menantikan kehadiran Pak Menteri Terawan untuk lindungi anak dari adiksi rokok melalui revisi
Sekjend Kemenkes RI Dukung Revisi PP 109 Tahun 2012
“Kita tetap mempunyai tekad bersama menyelesaikan isi konten (Revisi PP 109 Tahun 2012) terhadap PHW (peringatan kesehatan bergambar) 90% atau sekurang-kurangnya 70%,”
Walikota Sawahlunto Komitmen Lindungi Anak dari Paparan Rokok
Wali Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat @Der1asta berkomitmen lindungi anak Sawahlunto dari rokok. — “Sawahlunto hanya kota kecil, penduduknya 60 ribu jiwa
Pemerintah Ingin Jadi Harry Potter! Ini Penjelasan Prof Susi Dwi Hardijanti Soal Omnibus Law
Ada istilah menarik disampaikan Prof Susi Dwi Hardijanti sebelum membacakan pernyataan sikap para Profesor, Dekan dan Akademisi dari 67 Kampus soal Omnibus
Undang-Undang Cipta Kerja Tak Cocok Diterapkan Di Negara Berideologi Pancasila dan UUD 1945
Kajian Kelembagaan pelaku usaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagi Perlindungan Konsumen. Bahwa Undang-Undang Cipta Kerja hanya bisa diterapkan di negara yang berideologi sosialis.
Perluasan PHW Wujud Komitmen Pemerintah Menjamin Hak atas Informasi
Setiap tanggal 28 September 2018, seluruh masyarakat dunia memperingati Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (The International Right To Know Day). Gagasan dari
- Sebelumnya
- 1
- …
- 15
- 16
- 17
- …
- 106
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.