Jakarta – Penjualan formalin seharusnya mendapatkan pengawasan ketat untuk mencegah kemungkinan bahan berbahaya tersebut disalahgunakan. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen karena
INNOPROM 2026 Jadi Momentum Percepatan PeneliPengesahan Konvensi Rotterdam Tidak Melarang YLPK Jatim: Sebagai Penengah, Pemerintah Juga
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: Krisotil Bahan
Lagi-lagi Produk Makanan Olahan Mengandung BaYLPK Jatim
Hukum Pemakai Formalin
Jakarta – Penjual usus ayam berformalin harus mendapatkan sanksi hukum yang tegas agar penjualan makanan berbahaya kepada konsumen tidak terulang. Keputusan tersebut
Usus Ayam Berformalin
Jakarta – Sebanyak 650 kilogram usus ayam berformalin yang siap dipasarkan disita aparat Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Barat, Kamis (25/11). Sebanyak 200
Ujian Kompetensi Dokter Diperlukan
Untuk Lindungi Pasien dan Dokter Dalam Negeri KEPALA Komite Bersama Uji Kompetensi Dokter Indonesia (KBUKDI) Sugito Wonodirekso menegaskan bahwa uji kompetensi adalah
Ontran-Ontran Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya
Ontran-ontran (kisruh kekuasaan) pembangunan jalan tol tengah Kota Surabaya antara penguasa Pemprov Jatim dan penguasa Pemkot Surabaya bak sengketa antara Negara RI
Pabrik Gula, Riwayatmu Kini….
Industri pergulaan nasional menghangat akhir-akhir ini. Tulisan Adig Suwandi dengan judul Amalgamasi Pabrik Gula, Mengapa Dipersoalkan?, (Kompas Jatim, 15/102010, lebih bersifat apologis
Potret Konstruksi Jalan dan Jembatan di Indonesia
Kasus ambruk (ambles)-nya jalan RE Martadinata sebagai jalan sentral yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan Pusat Jakarta kamis, (16/9), menambah daftar ambruknya
Pengawasan Makanan dan Minuman Makin Diperketat
Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperketat pengawasan makanan dan minuman impor ilegal ke daerah ini setelah pemberlakuan perjanjian Kawasan Perdagangan
Tarif Parkir Surabaya Tidak Pasti
Surabaya – Pengguna jasa parkir di Kota Surabaya tidak mendapatkan kepastian tarif parkir di banyak lokasi. Mereka juga tidak mendapat pelayanan memadai
Survey KPK : Kementerian Perhubungan Rendah
Jakarta – Kementerian Perhubungan mendapatkan nilai integritas pelayanan publik terendah dalam survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan skor 4,21. Instansi
- Sebelumnya
- 1
- …
- 94
- 95
- 96
- …
- 106
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.