Tiga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) siap bertanding dalam Pilpres 2024. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud
Penulis: masakgos
YLPK Jatim Somasi BPJT dan BUJT Terkait Kenaikan Tarif Jalan Tol Surabaya – Gempol dan Gempol – Pasuruan
Surabaya, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim melayangkan somasi ke Badan Pengatur Jalan tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Surabaya –
Anggota BPSK Kota Samarinda Periode 2023 – 2028 Dilantik, BPKN Support Pemetaan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
BALIKPAPAN – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor yang diwakili Staf Ahli Bidang SDA, Perekonomian Daerah & Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny, S.Hut.,
Said Sutomo Minta BPKN Berperan Sebagai Integrator, Bukan Sekedar Koordinator
Drs. M. Said Sutomo, Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI dari unsur Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) angkat bicara terkait
Harga Bahan Pokok Stabil Jelang Idul Fitri, YLPK Jatim: Akses Pasar Makin Terbuka
Harga bahan pangan pokok di Jawa Timur menjelang Lebaran Idul Fitri dinilai stabil. Bahkan beberapa komoditas harganya turun. Hal itu terlihat dari
Penguatan Amendemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Oleh: N.G.N. Renti Maharaini Kerti & Muhammad Said Sutomo Anggota Komisioner BPKN-RI 2020-2023 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) telah memasukkan Amendemen
Transaksi Robot Trading, Kepastian Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Jakarta, Fakulltas Hukum (FH) bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta, bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur
YLPK Jatim Surati Bos Otomart 286 Terkait Dugaan Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur bergerak cepat menindaklanjuti pengaduan Putra Denny Firmansyah, warga Tanah Merah Surabaya selaku konsumen yang merasa
Petani Kesulitan Cari Pupuk Subsidi
Petani di Dusun Tembero, Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur kesulitan mencari pupuk bersubsidi. Meski ada tawaran pupuk non subsidi,
FH Trisakti dan YLPK Jatim Gelar Penyuluhan Hukum “Tanggungjawab Korporasi Terhadap Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Robot Trading”
Negara Indonesia bukanlah negara berdasarkan kekuasaan tetapi berdasarkan hukum. Untuk itu seluruh proses bernegara dan bermasyarakat diatur dalam kaidah-kaidah hukum agar tercipta
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 30
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.