Kurang lebih 3 bulan lagi, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) akan mengganti TV analog ke TV digital. Masyarakat
Turnamen Pacuan Kuda Direstui Polda Jatim, Begini Tanggapan YLPK Jatim
Kejuaraan Pacu Kuda Nasional PP Pordasi di Desa Cobanjoyo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang sebelummya diminta untuk ditunda, akhirnya mendapatkan
YLPK Apresiasi Sikap Kehati-hatian Polda Jatim Tak Terbitkan Rekomendasi Kejuaraan Pacuan Kuda di Pasuruan
Sikap kehati-hatian Dirintelkam Polda Jatim, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono yang belum menerbitkan Izin rekomendasi kejuaraan pacuan kuda tingkat nasional yang rencana
Wabah PMK, Komisioner BPKN imbau kejuaraan pacuan kuda ditunda
Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Said Sutomo mengimbau kejuaraan pacuan kuda ditunda selama wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang
PLN UID Jatim dan YLPK Jatim Ngobrol Bareng Lanjut Bukber
Audiensi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa-Timur dengan Para Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa- Timur digelar di Hotel Elmi Surabaya, Kamis
Kado Sangat Indah Bagi Konsumen di Hari Konsumen Nasional Pada 20 April 2022
Kado sangat indah bagi konsumen di Hari Konsumen Nasional pada 20 April 2022, menyusul kabar Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan bahwa Tim Penyidik Direktorat
Rencana Kenaikan Harga BBM dan Tarif Listrik Harus Perhatikan Kondisi
Rencana pemerintah yang akan kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar elpiji serta tarif listrik. Ini menyusul
YLKI Desak Pemerintah Batalkan Aturan BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk membatalkan aturan yang akan mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai persyaratan dalam transaksi jual beli
Faisal Basri: Biang Keladi Kisruh Minyak Goreng Adalah Pemerintah!
Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri menilai kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan stok barang seperti saat ini adalah ulah
Kemana Dana BPDPKS Rp 7,6 Trilyun Guna Pengadaan 1,6 Milyar Liter Migor Untuk Stabilisasi Harga di Pasar ?
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur mempertanyakan dana subdisi sebesar Rp 7,6 triliun yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
- Sebelumnya
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- …
- 36
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.